Calon Presiden Nomor Urut 3 Ganjar Rtp Slot Pranowo mempertanyakan pendapat Calon Presiden Nomor Urut 1 Anies Baswedan mengenai proyek pemindahan ibu kota negara atau IKN ke Kalimantan Timur. Menurut Ganjar, IKN merupakan proyek pembangunan Indonesia sentris dan mimpi besar anak bangsa sejak presiden sebelumnya untuk mengatasi polusi hingga kemacetan.
Kemudian Anies menjawab dengan mengatakan bahwa jika di Jakarta memiliki masalah, maka jangan ditinggalkan, tapi harus diselesaikan. “Itu filosofi nomor satu,” ujar Anies dalam acara Debat Capres 2024 pertama yang disiarkan langsung melalui akun YouTube Tempodotco pada Selasa, 12 Desember 2023.
Sehingga, kata Anies, ketika Jakarta menghadapi masalah lingkungan, lalu lintas, hingga kepadatan penduduk, itu harus diselesaikan. Karena menurut dia, dengan meninggalkan Jakarta lalu ibu kota pindah, maka masalah tidak otomatis terselesaikan. Justru harus dibereskan.
Anies melihat begitu bicara lalu lintas kontribusi aparat sipil negara di dalam kemacetan itu hanya 4-7 persen. Sehingga tidak akan mengurangi kemacetan di sini, jika ibu kota pindah. Lalu, mengenai lingkungan hidup, jika bisnis dan keluarga masyarakat umum tetap di Jakarta, maka masalah pun akan tetap ada
“Karena itu, kami berpandangan masalah yang di Jakarta harus diselesaikan dengan transportasi umum yang dibangun. Kemudian menambah taman yang dibangun,” ucap Anies.
Transportasi umum yang dibangun harus berbasis elektrik, dan itu semua dikerjakan untuk membuat Jakarta menjadi kota yang nyaman, aman, dan sehat. Itu terkait dengan Jakarta. “Jadi jangan meniru pemerintah Belanda, mereka punya kota tua. Ketika kota tua turun permukaan pindah ke selatan bikin di sekitarMonas ditinggalkan. Masalah tidak diselesaikan. Kami harus menghadapi masalah dengan menyelesaikan,” tutur dia.
Lalu, Anies menjelaskan, ada kebutuhan yang lebih mendesak di wilayah Kalimantan dibandingkan membangun IKN. Di antaranya adanya kebutuhan untuk membangun sekolah yang rusak, kereta api atau jalur tol antar kota yang bisa dirasakan langsung oleh rakyat. Sedangkan IKN itu hanya membangun tempat untuk aparatur sipil negara bekerja. “Bukan untuk rakyat dan bukan pusat perekonomian,” kata Anies.
Kemudian Ganjar kembali bertanya: “apakah boleh saya simpulkan kalau begitu, Mas Anies dalam posisi yang oposisi terhadap beberapa kebijakan termasuk IKN, menolak IKN dilanjutkan?”
Anies menimpali bahwa IKN merupakan salah satu contoh produk hukum (Undang-Undang IKN) yang tidak melewati proses dialog publik yang lengkap. Sehingga dialognya terjadi sesudah disahkan menjadi undang-undang. Kemudian ketika dialognya sudah menjadi undang-undang siapapun yang kritis dianggap oposisi, dan siapapun yang pro dianggap pro pemerintah.
“Kenapa? Karena tidak ada proses pembahasan yang komprehensif. Yang memberikan ruang kepada publik, ini negara hukum bukan negara kekuasaan,” ujar Anies.
Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta itu negara hukum itu memberikan ruang kepada publik untuk mebahas sebuah peraturan sebelum michaellanning ditetapkan. Namun, saat ini menurut Anues nada-nadanya seperti negara kekuasaan di mana penguasa menentukan hukum.
“Kami melihat ada kebutuhan-kebutuhan urgent yang dibangun untuk rakyat. Kalau hari ini kami belum bisa menyiapkan pupuk lengkap tapi pada saat yang sama membangun sebuah istana untuk presiden di mana rasa keadilan kami,” tutur Anies.
